Negara Ku Gudang Korupsi

Indonesia terlahir 1945, penuh harapan dan cita-cita bangsa. Namun apa yang terjadi???

Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer.

Pada orde baru, kejayaan korupsi kian menjadi, skala tambah besar hati mulai ciut. Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Sampai tahun 2008 Soeharto tidak d penjara karena telah wafat.

Apakah ini yang dapat dilakukan oleh bangsa kita, dengan menghukum seorang korupsi dengan menunggunya mati sendiri, tak bisakah kita lebih tegas lebih berani mengungkapkan hal yang benar???

Kasus-kasus korupsi tahun 2010 cukup dramatis dan mengagetkan masyarakat, kasus korupsi Gayus, yang sebenarnya dari dulu sudah ada mengenai tindakan orang perpajakan kepada perusahaan di Indonesia diamana pun itu. Kasus bank century pertama kali sangatlah buming, tapi telah redup dengan kasus ariel luna.

Hal yang paling mengejutkan adalah dibangunnya gedung DPR/MPR yang baru dengan senilai 1,6 triliun dan dana APBNP 2010 sebesar Rp 250 miliar turun ikut serta. Bagaimanakah dengan rakyat kita, pernah kita dengar DPR mempunyai tujuan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu semua hanya kemunafikan belaka. Apakah rakyat kita harus bertindak dan turun tangan sendiri untuk membrantas korupsi?? Apakah kita harus memilih orang-orang pemerintahan dalam pemilu lagi, kalau saya katakan  tidak akan, lebih baik saya golput dalam pemilihan yang akan datang.

Bukti tak lagi percaya dengan sikap pemerintah. Terkait dengan kepuasan masyarakat atas upaya pemerintah menangani ledakan tabung gas serta sikap masyarakat terhadap kenaikan tarif dasar listrik. Masyarakat yang tau tentang masalah tabung gas ada 91 persen. Dari mereka yang tau itu yang merasa kurang dan tidak puas ada 76,9 persen. Sementara yang merasa sangat dan cukup puas ada 18,4 persen. Soal kenaikan TDL, 65,7 persen mengaku keberatan dengan alasan apapun, lalu 16,2 persen mengaku tidak keberatan asal pelayanan memuaskan, 14,3 persen mengaku tidak keberatan jika diterapkan pada masyarakat yang mampu. (NN)